Selamat datang di Kedai Candu Pramuka. Kami merupakan Kedai Pramuka Online yang melayani atribut serta perlengkapan Pramuka ke seluruh Indonesia. Belanja mudah dan murah cukup dari depan komputer. Kami melayani pembelian bijian ataupun dalam jumlah banyak dengan diskon yang bersahabat. Kami tidak hanya berjualan online, kami juga mempunyai workshop bagi kakak-kakak yang ingin datang langsung. Kami selalu siap bekerjasama.
Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka di sekolah-sekolah dikeluhkan wali murid. Sebab selain diwajibkan kepada setiap siswa, pembuatan KTA Pramuka juga dinilai tidak memiliki manfaat. Apalagi harga KTA setiap siswa yang dikenai Rp 7000 dianggap memberatkan. "Kartu pramuka itu manfaatnya apa? Kok harganya mahal sekali," keluh salah satu wali murid di Kecamatan Brebes yang minta dirahasiakan, Kamis (10/3).
Aktivis LSM Masjaka Aris Hada juga mengaku mendapat banyak keluhan wali murid atas kewajiban pembuatan KTA Pramuka bagi setiap siswa. Menurutnya, kewajiban pembuatan KTA tersebut sangat memberatkan wali murid, khususnya dari keluarga yang tidak mampu. "Ini ditinjau lagi, dasar hukumnya juga harus disosialisasikan terlebih dahulu. Serta asas manfaatnya apa, apa termasuk asuransi apa gratis berobat atau bagaimana?" tegas Hada.
Pihaknya mensinyalir kewajiban pembuatan KTA Pramuka ini bisa dijadikan alat politik untuk kepentingan golongan karena terkesan mendadak.
Sekretaris Bidang Organisasi dan Hukum Kwarcab (Kwartir Cabang) Brebes Supriyono SPd ketika dimintai penjelasan menerangkan, KTA Pramuka merupakan kewajiban bagi setiap anggota atau peserta didik. Hal itu katanya, mengacu pada AD/ART Pramuka diperkuat dengan UU No 12 tahun 2010. Selain berfungsi sebagai identitas keanggotaan, KTA Pramuka juga menjadi syarat untuk keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan kepanduan.
"Kewajiban ini sebetulnya fleksibel karena Pramuka itu among dan sukarela. Adanya keluhan wali murid bisa jadi karena ada salah paham antara Mabigus di tiap Gudep sekolah-sekolah. Jika memang ada keberatan atau ketidakmampuan, walimurid bisa langsung bicara dengan Mabigus, harganya tidak kaku segitu bahkan bisa gratis, asal walimurid proaktif menjelaskan," paparnya.
Kwarcab Brebes juga membantah ada unsur politik dalam pembuatan KTA, sebaliknya KTA tersebut merupakan database riil anggota. "Ini sudah dimusyawarahkan dan disosialisasikan ke bawah. Tidak pula dadakan karena sudah sejak dulu berjalan. Jadi, tidak ada kaitan antara Pramuka dengan politik. Apalagi ini baru dimulai, nanti juga akan dievaluasi kok," tandas Supriyono didampingi sejumlah pengurus Kwarcab Brebes.
Sumber : radartegal.com
0 comments:
Post a Comment